Kamis, 30 September 2010

Agar BOS Tepat Sasaran

diposkan pada tanggal 14 Agu 2010 08.57 oleh baak unikarta
Jakarta - Menteri Pendidikan Muhammad Nuh mengajak masyarakat untuk sama-sama memantau dan berpartisipasi agar dana biaya operasional sekolah (BOS) yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah bisa tepat sasaran. Nuh mengatakan bahwa pelaksanaan BOS dilakukan secara transparan, agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Tetapi itu saja tidak cukup, kami ingin mengundang masyarakat semuanya untuk ikut berpartisipasi, karena BOS itu nanti penggunaannya tidak semena-mena atau semata-mata ditentukan oleh kepala sekolah, tetapi harus dimusyawarahkan dengan yang namanya komite sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat itu," katanya pada acara peluncuran sosialisasi BOS yang bertemakan "Transparansi, Akuntabel dan Partisipasi", di Gedung A, kantor Kementerian Pendidikan Nasional, pada 9 Agustus.

Menteri Nuh menjelaskan, pada dasarnya BOS diadakan karena pendidikan dasar yang meliputi sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) adalah hal yang mutlak. "Sehingga jangan sampai pendidikan dasar 9 tahun itu ada hambatan gara-gara ada persoalan pembiayaan. Itulah yang mendasari kenapa ada bantuan operasional sekolah itu," katanya.

Pada 2008, lebih dari 40,2 juta murid SD dan SMP atau yang sederajat menerima dan merasakan manfaat BOS." Nampak efek dari BOS itu yaitu bisa meningkatkan baik APK maupun APM untuk saudara-saudara kita di SD maupun SMP yang miskin. Sehingga angka partisipasi murni (APM) SD untuk saudara-saudara kita yang berlatar belakang ekonomi miskin itu sudah sampai 93,8% atau 94%. Artinya, tidak ada perbedaan untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dasar, baik yang miskin maupun yang sangat kaya," kata Nuh. Di SMP, dari sebelumnya jumlah kelulusan 50% pada 2006, pada 2009 sudah naik 55%.

Jika dilihat dari satuan BOS yang dikeluarkan per tahun, pada 2009 mengalami peningkatan atau perubahan. Pada 2008 BOS Rp266 ribu per murid SD dan Rp366 ribu per murid SMP. Pada 2009, Rp397 ribu per murid SD di kabupaten, dan Rp400 ribu per murid SD di kota.

Sedangkan untuk SMP naik Rp570 ribu per murid di kabupaten, dan Rp575 ribu per murid di kota. "Kenaikan Rp1.000 saja di BOS ini itu bisa dibayangkan berapa totalnya, karena harus dikalikan dengan 40 juta murid. Sehingga, penambahan Rp10 ribu jumlahnya bisa miliaran bahkan triliunan," katanya.

Nuh mengungkapkan, apabila ada persoalan yang terkait dengan pendidikan baik aduan, keluhan, saran, maupun informasi dapat telepon langsung ke 177 bebas pulsa. "Jadi persoalan pendidikan apa saja tidak hanya BOS, masyarakat bisa menyampaikan. Di nomor ini Insya Allah sudah ada tim yang setia setiap saat menampung, menerima keluhan, informasi macam-macam tentang dunia pendidikan," ujarnya. (nasrul)

ATLAS RESMI NASIONAL

diposkan pada tanggal 14 Agu 2010 09.09 oleh baak unikarta 


Jakarta (ANTARA News) - Setelah lebih dari enam dasawarsa Indonesia merdeka, akhirnya Indonesia memiliki atlas resmi nasional menggantikan atlas Hindia Belanda yang digunakan selama ini, dengan diluncurkannya Atlas Nasional Indonesia.

"Atlas Indonesia yang ada selama ini dilkeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1938," kata Kepala Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) Rudolf W Matindas dalam peluncuran Atlas Nasional Indonesia Volume I di Jakarta, Kamis.

Saat itu, urainya, Belanda sendiri belum memiliki atlas nasional, namun wilayah jajahannya Hindia Belanda yang sangat luas ini sangat menjadi perhatian.

Selain atlas Hindia Belanda, ujarnya, banyak juga atlas yang membahas wilayah nusantara ini secara sepotong-sepotong dan belum merupakan informasi resmi nasional.

Atlas Nasional Indonesia, ia menjelaskan, merupakan kumpulan peta tematik, deskriptif, gambar, foto dan citra satelit yang disusun secara sistemik sehingga membentuk informasi tentang fenomena, potensi dan sumber daya yang ada.

Atlas ini, lanjut dia, dikemas dalam tiga volume atlas, yakni volume 1 yang diluncurkan pada awal 2009 ini, menyajikan informasi tentang kondisi fisik dan lingkungan alam Indonesia seperti geologi, iklim, geomorfologi, kelautan, gunung api, rawan bencana, penutupan lahan hingga kawasan konservasi.

Pada 2009, urainya, akan dilanjutkan penyelesaian atlas volume II yang membahas Potensi dan Sumberdaya dan pada 2010 akan diselesaikan atlas volume III yang membahas Sejarah, Wilayah, Penduduk, Budaya dan Bahasa.

Atlas Nasional Indonesia volume I yang disusun sejak 2007 dengan anggaran sekitar Rp2 miliar itu merupakan produk bersama antara Bakosurtanal, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi Departemen ESDM, Dinas Hidro Oseonografi Mabes TNI AL, Dephut, UGM, ITB, UI dan National Geographic.

Atlas dengan perbandingan 1:250.000 ini diluncurkan dalam bentuk buku cetakan yang dicetak sebanyak 800 eksemplar dan akan didistribusikan kepada instansi pemerintah, kedutaan besar, hingga institusi pendidikan.

"Namun masyarakat umum juga dapat memperolehnya dengan ongkos pengganti Rp200 ribu atau mengaksesnya pada web Atlas Nasional Indonesia," katanya.

Dibanding dengan atlas Hindia Belanda, ia menjelaskan, tentu saja atlas tersebut sudah banyak sekali berubah, dari mulai perubahan luas hutan, pembukaan sawah, jumlah saluran irigasi, penyebaran penduduk dan pengembangan kota-kota baru, jaringan transportasi, jumlah bandara hingga pelabuhan. "

Bisa kelihatan bedanya antara dulu dan sekarang," katanya sambil menambahkan bahwa idealnya untuk suatu daerah yang perkembangannya sangat pesat seharusnya dikeluarkan atlasnya lima tahun sekali, berbeda dengan daerah yang tidak mengalami perubahan. (*)

Sumber : http://www.antara.co.id/arc/2009/2/5/akhirnya-indonesia-miliki-atlas-resmi-nasional/

Senin, 13 September 2010

program semester

Program Semester                                                            

kkm

KKM Kelas 6 2009/2010 SD Negeri 2 Cibogogirang